Proyek Irigasi di Desa Pandu Gresik Diduga Tidak Sesuai RAB, Warga Mengeluh
GRESIK, Lintasdesa.com – Proyek pembangunan jaringan irigasi pertanian di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, menjadi sorotan warga. Proyek yang didanai dari anggaran pemerintah ini diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga memicu keluhan dari masyarakat setempat.
Tim Investigasi yang turun langsung ke lokasi pada Jumat (08/08/2025) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa warga yang ditemui mengungkapkan keresahan mereka atas kualitas pekerjaan yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
“Proyek ini seharusnya bisa menjadi contoh baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi kenyataannya, pelaksanaannya jauh dari harapan,” ujar salah satu warga berinisial GK.
Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan pengecekan langsung terhadap alokasi dan realisasi pekerjaan di lapangan. “Kami sebagai masyarakat hanya ingin keadilan. Pemerintah harus mengecek proyek ini, karena menurut kami tidak sesuai RAB. Harapan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan lainnya,” tegas warga lainnya.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa terkait proyek ini. Mereka berharap kepala desa yang baru dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan dan aspiratif kepada masyarakat.
Perwakilan dari Pemerintah Desa Pandu memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa proyek tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan menilai tidak ada masalah besar terkait pelaksanaannya.
Namun, masyarakat tetap berharap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan proyek pembangunan nasional dijalankan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. “Kalau tidak sesuai RAB, itu harus jadi perhatian. Apalagi ini menyangkut uang rakyat. Presiden kita sudah jelas menginginkan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat Desa Pandu meminta agar pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun penegak hukum, turut mengawasi pelaksanaan proyek ini agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan rakyat.
(LS)
