Apih Apung Soroti Ketimpangan di Selatan Bandung Barat, Ancam Aksi Massa Jika Pemerintah Abai
Bandung Barat, Lintasdesa.com — Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., yang akrab disapa Apih Apung, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat wilayah selatan Bandung Barat. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Sekretariat Yayasan Padepokan Meong Sempur, Kecamatan Cipongkor, yang dihadiri perwakilan masyarakat dari tujuh kecamatan.(7/7/2025).
Dalam forum tersebut, Apih Apung menilai pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum serius memanfaatkan potensi sumber daya alam di wilayah selatan untuk mendongkrak kesejahteraan warga. Ia menyinggung berbagai persoalan mendesak, mulai dari kesenjangan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur yang dinilai belum mendapat perhatian memadai.
“Kita memiliki banyak potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, perhatian dari pemerintah masih sangat minim,” ujar Apih Apung.
Apih Apung juga menyinggung kepemimpinan Jeje-Asep yang dinilainya belum menghadirkan perubahan berarti bagi masyarakat selatan. Menurutnya, janji-janji politik yang pernah dilontarkan hanya sebatas retorika tanpa bukti nyata di lapangan.
“Kami tidak melihat adanya tindakan konkret yang dapat dirasakan masyarakat di selatan. Janji politik selama ini hanya tinggal janji,” tegasnya.
Menanggapi wacana Gubernur Jawa Barat, KDM, terkait penggantian nama wilayah, Apih Apung mempertanyakan urgensi langkah tersebut. Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga dibanding sekadar perubahan nama.
“Lebih baik pemerintah fokus membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bahkan, Apih Apung menyebut jika pemerintah terus mengabaikan aspirasi masyarakat, tidak menutup kemungkinan warga tujuh kecamatan akan memperjuangkan opsi pemisahan diri.
“Kami sudah jenuh dengan janji-janji politik yang tak pernah terwujud. Jika perlu, kami bersatu untuk memperjuangkan hak kami,” serunya.
Apih Apung juga menegaskan perlunya komunikasi intensif antara masyarakat, tokoh daerah, serta pemerintah agar permasalahan tidak berlarut-larut. Ia mengingatkan jika tuntutan warga terus diabaikan, aksi massa ke kantor Bupati atau kantor Gubernur bisa saja terjadi.
“Kami siap mengerahkan masyarakat selatan untuk turun ke jalan bila situasi tidak berubah,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Apih Apung mengingatkan para anggota legislatif agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan di wilayah selatan Bandung Barat.
“Ingat, saudara adalah wakil rakyat. Buktikan kerja nyata untuk kami. Lima tahun ke depan, masyarakat akan mencatat siapa yang benar-benar peduli,” pungkasnya.
Rep, Ahyum
Redaksi KBB
