FORMADES Desak Pemkab Bandung Barat Lebih Transparan, Bupati Jeje Tegaskan “Tak Ada Toleransi” untuk ASN Korup
LINTASDESA.COM, BANDUNG BARAT – Forum Membangun Desa (FORMADES) mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk lebih transparan dan tegas dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi, menyusul kembali mencuatnya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan KBB.
Sekretaris Jenderal FORMADES, Agus Dadang Hermawan, SE., yang akrab disapa Kang Harry, menilai maraknya kasus korupsi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di KBB.
“Rentetan kasus korupsi ini seperti ‘rayap’ yang menggerogoti anggaran daerah. Padahal, dana itu seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Kang Harry dalam pernyataannya, Minggu (12/10/2025).
FORMADES mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, namun menilai tindakan itu belum menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, Kang Harry mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan mengambil langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
“Pernyataan keras Bupati Jeje harus diikuti tindakan nyata. Perlu ada reformasi mendasar dalam sistem pengadaan barang dan jasa, pengawasan melekat, serta pelibatan publik dalam kontrol kebijakan,” tegasnya.
FORMADES juga menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada Pemkab Bandung Barat, yakni:
- Melakukan assessment dan rotasi mendadak terhadap pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rawan korupsi.
- Menerapkan transparansi anggaran hingga ke tingkat paling bawah.
- Menyediakan sistem perlindungan bagi ASN dan masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi di tubuh pemerintahan. Ia menyatakan tidak akan memberi toleransi sedikit pun terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Saya tegaskan, tidak ada toleransi bagi ASN yang korup. Mereka akan mendapat sanksi berat, termasuk pemberhentian. Kami tidak akan memberikan bantuan hukum dan akan mendukung penuh proses penegakan hukum,” kata Jeje.
Bupati Jeje menambahkan, kasus yang menjerat dua ASN Dinas Kesehatan KBB terkait pengadaan mobil laboratorium Covid-19 akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Ia juga meminta masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan.
“Kami butuh dukungan semua pihak untuk memutus mata rantai korupsi di Bandung Barat. Masyarakat jangan takut melapor jika menemukan penyimpangan,” ujarnya.
Pemkab Bandung Barat memastikan seluruh program pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, seraya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di setiap sektor pemerintahan.
