Kasus Keracunan MBG Meluas, Formades Tegaskan Ini Soal Nyawa, Bukan Angka
LINTASDESA.COM | Jakarta – Forum Membangun Desa (Formades) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per September 2025 mencatat, 8.649 anak di berbagai daerah menjadi korban keracunan MBG sejak program ini diluncurkan awal tahun.
Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP Formades, Yoseph Heriyanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memandang kasus ini semata sebagai data statistik.
“Persoalan keracunan MBG bukan persoalan angka, melainkan persoalan nyawa manusia. Jika negara hanya melihat masalah ini sebagai angka matematis, maka negara sedang mengabaikan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Yoseph dalam keterangannya, Senin (29/9).
Pandangan Ahli: Kualitas Lebih Penting dari Kuantitas
Formades mengutip pendapat sejumlah pakar gizi dan kesehatan masyarakat yang menilai lemahnya rantai pasok, distribusi, dan pengawasan sebagai penyebab utama keracunan massal.
Menurut Dr. Sri Rahmawati, pakar gizi masyarakat dari Universitas Indonesia, kasus yang berulang menunjukkan adanya cacat sistemik.
“Jika pengawasan tidak ketat, maka program yang mulia justru berbalik membawa mudarat,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Bambang Suyanto, Guru Besar Kesehatan Lingkungan UGM, menilai program MBG kehilangan substansi pelayanan publik.
“Negara seharusnya tidak berhitung untung-rugi dalam kesehatan anak. Setiap kasus keracunan berarti ada potensi trauma bahkan ancaman kematian,” katanya.
Formades Tawarkan Solusi
Formades mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan langsung ke sekolah masing-masing, dengan tetap berpedoman pada standar nasional. Skema ini memungkinkan sekolah bekerja sama dengan komite, koperasi, atau usaha lokal yang memiliki akses bahan pangan segar.
“Dengan model desentralisasi, kontrol bisa lebih ketat dan transparan. Pemerintah pusat tetap menetapkan standar gizi, tapi pelaksanaan disesuaikan dengan konteks lokal,” jelas Yoseph.
Selain itu, Formades mendesak adanya audit terbuka serta sistem pengawasan berlapis yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, hingga lembaga independen agar kualitas makanan benar-benar terjamin.
Desakan pada Presiden Prabowo
Formades menekankan pentingnya intervensi langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan keselamatan anak-anak bangsa.
“Kita tidak sedang bicara soal ribuan atau ratusan, tapi tentang satu demi satu nyawa anak bangsa. Negara berkewajiban memastikan tidak ada lagi anak yang jatuh sakit hanya karena makan dari program pemerintah yang sejatinya bertujuan menyehatkan,” pungkas Yoseph. (tim)