OPINI KONOHA : Sang Ayah Gubernur Yang Menjadi Petingginya Petinggi Daerah

LINTASDESA | Konoha – Petinggi daerah provinsi adalah Gubernur yang merupakan kepala pemerintahan tertinggi di daerah provinsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah provinsi.

Apakah ayah seorang gubernur punya hak ikut mengatur pemerintahan provinsi?

Tidak, ayah seorang gubernur tidak secara otomatis memiliki hak untuk ikut mengatur pemerintahan provinsi. Seorang gubernur bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kepada Presiden sebagai wakil pemerintah pusat, bukan kepada keluarganya.

Apakah ayah seorang gubernur punya kewenangan mengatur pembanguan proyek daerah?

Tidak seharusnya ayah seorang gubernur secara langsung mengatur pembagian proyek daerah, karena hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dan ini beberapa alasan:

1. Konflik Kepentingan: Ayah gubernur mungkin memiliki kepentingan pribadi atau bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan pembagian proyek daerah, sehingga dapat merugikan kepentingan publik.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Jika ayah gubernur terlibat langsung dalam pembagian proyek daerah, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Kurangnya Transparansi: Pembagian proyek daerah yang diatur oleh ayah gubernur dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek daerah.
4. Merusak Proses Seleksi: Pembagian proyek daerah yang tidak melalui proses seleksi yang transparan dan adil dapat merusak proses seleksi yang seharusnya berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi.

Dalam pengelolaan proyek daerah, sebaiknya pemerintah daerah memiliki mekanisme yang transparan, adil, dan akuntabel untuk memastikan bahwa proyek daerah dijalankan dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa semua proses pembagian proyek daerah dilakukan dengan profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarga.

Apakah ayah seorang gubernur punya wewenang menentukan pejabat eselon didaerah?

Tidak seharusnya ayah seorang gubernur memiliki wewenang menentukan pejabat eselon di pemerintahan daerah. Berikut beberapa alasan:

1. Konflik Kepentingan: Ayah gubernur mungkin memiliki kepentingan pribadi atau keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan penentuan pejabat eselon, sehingga dapat merugikan kepentingan publik.
2. Penyalahgunaan Kekuasaan: Jika ayah gubernur memiliki wewenang menentukan pejabat eselon, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Merusak Proses Seleksi: Penentuan pejabat eselon yang tidak melalui proses seleksi yang transparan dan adil dapat merusak proses seleksi yang seharusnya berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi.
4. Kurangnya Profesionalisme: Jika ayah gubernur memiliki wewenang menentukan pejabat eselon, maka dapat mengurangi profesionalisme dalam pemerintahan daerah, karena keputusan tidak didasarkan pada kemampuan dan kompetensi.

Dalam pemerintahan daerah, penentuan pejabat eselon sebaiknya dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, adil, dan profesional, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi calon pejabat. Gubernur sebagai kepala daerah memiliki wewenang untuk menentukan pejabat eselon, namun harus didasarkan pada proses seleksi yang transparan dan adil, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarga.

Semoga isu sang ayah gubernur menguasai banyak proyek dan mengatur pembagiannya serta ikut menentukan figur seorang Plt. Eselon 2 di pemerintahan provinsi hanya statement putus asa Plt. pejabat urusan pegawai daerah dan tidak ada petinggi diatasnya petinggi di level pemerintah daerah. (**)