Warga Bandung Barat Makan Ayam Tiren, Bukti Kesenjangan Sosial yang Meningkat
Bandung Barat, Lintasdesa.com – (16/7), Kesenjangan sosial di Kabupaten Bandung Barat kembali mencuat setelah seorang warga ditemukan mengonsumsi ayam tiren (ayam mati yang dibuang) dari tempat sampah demi bertahan hidup. Peristiwa memilukan ini menjadi potret buram meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat.
Menurut Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Desa (Formades), Agus Dadang Hermawan, SE, kasus ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar masyarakat miskin.
“Ini bukan soal individu. Ini soal kegagalan negara dalam memastikan akses pangan yang layak. Pemerintah daerah tampak lamban, tidak tanggap, dan kehilangan kepekaan,” ujar Agus.
Agus juga menilai bahwa kepemimpinan Bupati Bandung Barat dan Wakilnya tidak menunjukkan kinerja yang konkret dalam merespons persoalan mendesak masyarakat. Kurangnya sinergi antara kepala desa, camat, hingga dinas sosial, memperparah kebuntuan solusi yang dibutuhkan warga.
Kritik Tajam pada DPRD dan Pemerintah Daerah
Selain pemerintah eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mendapat sorotan tajam karena dianggap tidak proaktif. Hingga saat ini, belum ada satu pun anggota dewan yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi atau memberi tanggapan terhadap situasi darurat sosial yang terjadi.
“DPRD Bandung Barat tidak menunjukkan fungsi pengawasan dan keberpihakan. Ini sangat disayangkan,” tambah Agus.
Wilayah Selatan Bandung Barat Termarginalkan
Agus juga menegaskan bahwa wilayah selatan Bandung Barat menjadi korban utama marginalisasi kebijakan pembangunan. Ketimpangan infrastruktur, akses pelayanan publik, serta ketersediaan program bantuan sosial menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlarut-larut.
Desakan ke Gubernur dan Pemerintah Pusat
Formades menyerukan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk segera turun tangan dalam menyelesaikan krisis sosial ini. Pendekatan struktural dan program pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya kegiatan seremonial atau proyek populis semata.
“Kami mendesak intervensi nyata dari provinsi dan pusat. Masyarakat tidak bisa terus-menerus ditinggalkan dalam penderitaan,” ujar Agus dengan nada tegas.
Ajakan Aksi Kolektif dan Keadilan Sosial
Peristiwa ini harus menjadi alarm kolektif bagi semua pihak—pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, dan warga Bandung Barat—untuk bergerak bersama mengatasi akar persoalan. Keadilan sosial bukan retorika, melainkan kebutuhan nyata yang harus diwujudkan lewat kebijakan konkret.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak dasar warga. Bandung Barat butuh perubahan nyata, bukan janji kosong,” tutup Agus.
Kontributor kbb.
