“Kritik Tajam Pembina FORMADES, Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si. : Bupati Jeje Jangan Hanya Jadi ‘Penerus’ Sistem Lama, Segera Bentuk Kabinet Amanah!”
BANDUNG BARAT – 25 Februari-Lintasdesa.com, Sorotan tajam kini mengarah pada kepemimpinan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Mandeknya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai telah mencapai titik jenuh dan mengancam efektivitas roda pemerintahan.
Pembina Forum Membangun Desa (FORMADES) sekaligus Tokoh Pengamat Pemerintahan, Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri fenomena “Pemerintahan Plt” yang telah berlangsung berkepanjangan.
Ancaman Lumpuhnya Visi Pembangunan
Menurut Apung, kekosongan pejabat definitif mulai dari level Eselon II, III, hingga IV bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cerminan krisis keberanian politik di pucuk pimpinan. Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada Pelaksana Tugas (Plt) dalam durasi yang lama adalah langkah mundur bagi pelayanan publik.
“Bupati Jeje Ritchie Ismail seolah-olah hanya ‘numpang lewat’ menjalankan sistem warisan pemerintahan terdahulu. Sampai detik ini, beliau belum memiliki ‘Kabinet Amanah’ yang orisinal dan bisa diandalkan. Ini adalah ancaman nyata bagi akselerasi pembangunan di Bandung Barat,” tegas Apung di sela kesibukannya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan Plt yang terbatas membuat kebijakan strategis seringkali mandek di tengah jalan. Tanpa pejabat definitif yang memiliki kuasa penuh, visi-misi pembangunan KBB yang tertuang dalam RPJMD terancam gagal total.
Dua Pilar Penentu Jabatan
Apung mengingatkan Bupati untuk tidak ragu menggunakan hak prerogatifnya dalam merombak birokrasi. Ia menyarankan dua pola pendekatan utama dalam menentukan nakhoda baru di tiap kedinasan:
- Aspek Subjektivitas (Loyalitas Positif): Memilih jajaran yang memiliki keselarasan visi dan loyalitas penuh terhadap arah kebijakan Bupati sebagai penanggung jawab utama.
- Aspek Objektivitas (Merit System): Mengedepankan karier dan profesionalisme melalui mekanisme open bidding yang transparan sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Peringatan Keras Bagi “Gedung Putih”
Apung memperingatkan bahwa pembiaran terhadap kekosongan jabatan ini akan memicu mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail.
“Jangan sampai publik menarik kesimpulan bahwa Bupati tidak mampu mengelola internal birokrasinya sendiri. Masalah ini sudah menahun dan berkarat. Harus segera diselesaikan agar pemerintahan kembali efektif dan optimal,” pungkasnya.
Hingga saat ini, publik Bandung Barat masih menanti keberanian nyata dari sang Bupati di “Gedung Putih” Mekarsari untuk melakukan perombakan besar-besaran demi efisiensi birokrasi yang lebih sehat.
redaksi Lintasdesa