Kades Ponggok Terpilih Jadi Ketua Umum APDESI Nasional
Lintasdesa.com, Jakarta — Kepala Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Djunaedi Mulyono, terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031. Djunaedi—akrab disapa Joned—terpilih secara aklamatif dalam Musyawarah Nasional (Munas) V APDESI yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Terpilihnya Joned tidak lepas dari rekam jejaknya memimpin Desa Ponggok selama tiga periode. Desa yang sebelumnya masuk kategori tertinggal tersebut berhasil bertransformasi menjadi desa maju dan sejahtera. Saat ini, Pendapatan Asli Desa (PAD) Ponggok tercatat mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun, dengan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah menembus kisaran Rp30 miliar.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh pengelolaan potensi lokal secara optimal, khususnya pemanfaatan sumber daya air sebagai destinasi wisata. Umbul Ponggok menjadi ikon nasional desa wisata dengan daya tarik utama wahana swafoto bawah air, yang secara konsisten menyumbang pendapatan desa.
Selain sektor wisata, Ponggok juga dikenal dengan terobosan kebijakan sosialnya. Salah satu program unggulan adalah “Satu Keluarga Satu Mahasiswa”, yang hingga kini masih berjalan dan menjadi rujukan bagi banyak desa di berbagai daerah di Indonesia.
“Investasi desa yang paling penting adalah pendidikan. Itu sebabnya program satu keluarga satu mahasiswa wajib berjalan di Desa Ponggok,” ujar Djunaedi dalam sambutannya saat proses pemilihan Ketua Umum APDESI di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta, Kamis malam (29/1/2026).
Ia menjelaskan, setiap mahasiswa asal Desa Ponggok mendapatkan beasiswa Rp500 ribu per bulan. Investasi pendidikan tersebut dinilai mampu mencetak sumber daya manusia desa yang unggul dan berdaya saing.
“Ketersediaan SDM yang kompeten menjadi kunci pengembangan desa ke depan, termasuk dalam mendukung program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). APDESI harus menjadi tulang punggung keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo,” tegasnya.
Munas V APDESI digelar pada 28–30 Januari 2026 dan diikuti oleh 37 Dewan Pengurus Daerah (DPD) APDESI dari seluruh provinsi di Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali pra-munas pada 28 Januari, dilanjutkan pembukaan munas di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 29 Januari, serta ditutup dengan penyusunan program kerja kepengurusan baru pada 30 Januari 2026.
Pembukaan Munas APDESI V dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad, serta Deputi BP Taskin Novrizal Tahar.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya peran desa dalam mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional.
“Kedaulatan pangan harus diwujudkan hingga tingkat desa. APDESI memegang peran strategis untuk menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Mendes Yandri Susanto menekankan bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. “Tidak ada kubu-kubuan dalam munas ini. Semua harus guyub dan kompak demi program desa ke depan yang lebih baik,” katanya.
Pemilihan Ketua Umum APDESI periode 2026–2031 menjadi agenda utama Munas V. Terdapat dua kandidat, yakni Sumali, Ketua DPD APDESI Kalimantan Timur sekaligus Sekretaris DPP APDESI, dan Djunaedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok.
Sidang pemilihan dipimpin Ketua DPD APDESI Jawa Timur Sunan Bukhori selaku Dewan Pengarah Munas. Meski mekanisme awal direncanakan melalui voting, forum sepakat menempuh musyawarah mufakat.
“Desa jangan sampai terpecah belah. Musyawarah harus menjadi jalan utama,” ujar Ketua Umum APDESI periode 2021–2026, Surta Wijaya.
Hasilnya, seluruh Ketua DPD APDESI sepakat memilih Djunaedi Mulyono secara aklamatif. Kandidat lainnya, Sumali, menyatakan dukungan penuh kepada Joned untuk memimpin APDESI lima tahun ke depan.
Di akhir acara, Djunaedi menegaskan komitmennya membangun kolaborasi kuat antara pemerintah desa, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“APDESI adalah gerbong besar. Kami akan menggerakkan kolaborasi untuk menguatkan program desa, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai prioritas bersama,” pungkasnya. (ir*)
