Program Nasional Dinilai Dikuasai Pemodal, APDESI Jateng Suarakan Perlawanan dari Munas
Lintasdesa.com, Jakarta — Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Tengah, Sulaiman, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan sejumlah program nasional yang menyasar desa. Ia menilai, dalam praktik di lapangan, kepala desa dan pemerintah desa justru tersisih dan hanya menjadi penonton, sementara program dijalankan oleh pihak-pihak bermodal besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulaiman kepada awak media usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V DPP APDESI Tahun 2026 yang digelar pada 28–30 Januari 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026)
Munas V APDESI tahun ini mengusung tema “Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cipta Pemerintahan Prabowo–Gibran”, yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Namun, menurut Sulaiman, semangat tersebut belum tercermin dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi pemerintah desa.
“Faktanya di lapangan, banyak program strategis desa justru dimonopoli oleh pihak yang memiliki modal besar. Kepala desa, bukan hanya di Jawa Tengah tapi hampir di seluruh Indonesia, sering kali hanya jadi penonton. Program berjalan, tapi desa hanya ikut arus,” tegas Sulaiman.
Kondisi serupa, lanjutnya, juga terjadi dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Program yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa tersebut dinilai belum menempatkan desa sebagai subjek utama.
“Koperasi Desa Merah Putih juga tidak jauh berbeda. Desa justru dibuat bingung. Labelnya merah putih, tapi kepala desa hanya diberi ‘tangan’, bukan peran penuh. Kami tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sulaiman menekankan, kepala desa di seluruh Indonesia berharap kebijakan pemerintah pusat tidak berhenti pada tataran konsep dan regulasi semata. Pemerintah diminta memberikan ruang nyata bagi desa untuk mengelola, mengawasi, sekaligus merasakan manfaat langsung dari program-program nasional.
“Kalau desa hanya dijadikan objek, jangan heran kalau program tidak berdampak signifikan bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sulaiman juga menyinggung dinamika pemilihan Ketua Umum APDESI periode 2026–2031. Ia mengaku memiliki kecenderungan mendukung kandidat yang dinilai memiliki rekam jejak konkret dalam membangun desa.
“Saya secara pribadi cenderung mendukung kandidat dari Jawa Tengah, yakni Kepala Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Bapak Junaedi Mulyono, SH,” ungkapnya.
Menurut Sulaiman, Junaedi Mulyono bukan hanya menawarkan gagasan, tetapi telah membuktikan keberhasilannya melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan.
“Beliau tidak sekadar bicara konsep. Ada bukti nyata. Desa Ponggok berhasil meningkatkan pendapatan desa dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Harapannya, beliau bisa membawa perubahan bagi kepala desa di seluruh Indonesia,” pungkas Sulaiman. (ir*)
