BUPATI TUBABA NOVRIWAN: PEMBANGUNAN SDM – REALITAS ATAU KHAYALAN
Oleh : Ahmad Basri, K3PP Tubaba, Lampung
Pernyataan menarik disampaikan Bupati Tulang Bawang Barat, Novriwan, bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lebih utama daripada sekadar pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya kesuksesan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari berapa panjang jalan yang dibangun melainkan seberapa maju manusianya.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Tubaba Q dan Penyerahan Bantuan Penerima Manfaat di Balai Tiyuh Sumber Rejeki, Kecamatan Gunung Agung, beberapa waktu lalu.
Secara konseptual pernyataan Bupati Novriwan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan adanya niat baik untuk menggeser paradigma pembangunan dari orientasi fisik menuju pembangunan manusia.
Dalam teori pembangunan modern terutama yang dikembangkan oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom bahwa pembangunan manusia memang menjadi indikator sejati keberhasilan pembangunan sebuah bangsa.
Harus diingat bahwa niat baik Bupati Novriwan tanpa dukungan kebijakan anggaran hanyalah retorika kosong. Arah pembangunan suatu daerah termasuk Tubaba sesungguhnya dapat dibaca dari struktur APBD-nya. Di situlah ide, visi, dan prioritas kepala daerah (Bupati) termanifestasi dalam bentuk angka dan pos anggaran.
Pertanyaan mendasarnya. Apakah visi pembangunan SDM yang digadang Bupati Novriwan sudah terwakili dalam struktur APBD Tubaba?
Jika pembangunan SDM yang dimaksud diarahkan pada pengembangan sektor peternakan, pertanian, atau perkebunan, tentu itu sejalan dengan latar belakang keilmuan Bupati sebagai sarjana pertanian.
Seharusnya alokasi dana di Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan menjadi signifikan. Realitas berkata lain. Dari dokumen APBD beberapa tahun terakhir porsi anggaran terbesar Tubaba masih terserap di Dinas PUPR untuk kegiatan infrastruktur, jalan, jembatan, dan bangunan fisik lainnya.
Sementara program peningkatan kapasitas SDM baik pelatihan, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun penguatan lembaga pendidikan dan riset masih menjadi “anak tiri” pembangunan.
Pertanyaannya bagaimana mungkin pembangunan SDM dapat diwujudkan tanpa dukungan anggaran yang memadai ?
Retorika pembangunan SDM akan berhenti pada tataran wacana bila tidak diikuti dengan desain kebijakan yang terukur dan terencana.
Perlu diperhatikan pembangunan SDM bukan hanya tentang memberi bantuan kambing, sapi, atau bibit tanaman tetapi mencakup penguatan pendidikan vokasi, literasi digital, riset inovasi dan perbaikan mutu tenaga kerja lokal.
Jika Bupati sungguh-sungguh ingin menempatkan SDM sebagai poros pembangunan maka semestinya APBD Tubaba 2025 sudah mulai menunjukkan pergeseran struktural.
Pergeseran APBD menyangkut: Porsi belanja modal fisik menurun secara proporsional. Belanja program peningkatan kapasitas masyarakat meningkat. Itu ciri pembangunan SDM. Sayang itu tidak ada di APBD 2025.
Tanpa itu semua pernyataan “pembangunan SDM lebih utama dari infrastruktur” hanya akan menjadi retorika indah tanpa makna.
Dalam bahasa sederhana yang dibangun bukan manusianya tapi sekadar citra kepemimpinan seorang Novriwan semata. Dan jika demikian pembangunan SDM di Tubaba memang masih sebatas khayalan bukan kenyataan.
