Hari Tani Nasional, FORMADES Luncurkan Program Strategis, Sambil Suarakan Keadilan untuk Petani
BANDUNG BARAT, 23 September 2025 —Lintasdesa.com. Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September, Dewan Pimpinan Pusat Forum Membangun Desa (FORMADES) menggelar rapat konsolidasi di Sekretariat Yayasan Meong Sempur. Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh pertanian dan para petani dari enam kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ini menjadi wadah untuk meluncurkan program konkret sekaligus menyuarakan tuntutan fundamental para petani.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal FORMADES yang juga Ketua Yayasan Meong Sempur Saigel, Agus Dadang Hermawan, S.E., menyampaikan kesiapan sejumlah program yang akan segera dilaksanakan. Sebagai langkah awal, telah disiapkan bibit pohon buah-buahan, bibit padi, serta pupuk dan obat-obatan. Bantuan ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Koperasi Makalangan dengan Koperasi Puskopsim, serta dukungan program pemerintah melalui aspirasi anggota DPR-RI Komisi IV.
Petani sebagai Subyek, Bukan Obyek
Agus Dadang menegaskan bahwa sejak era kolonial hingga kini, posisi petani di Indonesia masih kerap menjadi obyek, bukan subyek, pembangunan. Hal ini menyebabkan para petani belum mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi pendampingan maupun keadilan dalam menggarap lahan.
“Khususnya bagi petani yang menggarap lahan Perhutani, mereka belum mendapatkan keadilan yang nyata. Lahan Hutan Sosial yang begitu luas belum maksimal dapat dipergunakan oleh para petani, bahkan praktik pungutan liar (pungli) kepada petani penggarap masih nyata terjadi,” ujar Agus.
Ia menyoroti bahwa berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengamanatkan reforma agraria, hingga peraturan terbaru tentang Hutan Sosial, belum mampu diimplementasikan dengan baik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan realitas yang dialami para petani.
Empat Poin Tuntutan dan Harapan Petani
Dari hasil pertemuan konsolidasi tersebut, para petani merumuskan beberapa poin utama yang menjadi tuntutan dan harapan mereka, di antaranya:
- Masalah Keadilan Garapan Hutan Sosial: Petani sering kali dihadapkan pada ketidakjelasan status lahan meskipun telah rutin membayar pajak. Mereka menuntut adanya kepastian hukum dan pengakuan hak atas garapan yang telah mereka olah.
- Transparansi Program Ketahanan Pangan Desa: Petani mempertanyakan penggunaan anggaran 20% dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang dalam banyak kasus, penggunaannya tidak pernah diketahui secara jelas oleh para petani.
- Perhatian Serius dan Pendampingan: Belum adanya perhatian serius dalam bentuk pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, yang mana hal ini sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
- Penuntasan Kesenjangan Pertanian: Para petani meminta agar seluruh pihak, terutama pemerintah, dapat melihat lebih jauh kesenjangan antara kemajuan sektor pertanian dengan kesejahteraan para petani yang masih jauh dari kata layak.
Agus Dadang Hermawan menutup pernyataan dengan harapan agar sinergi antara pemerintah, aktivis, dan petani dapat terjalin kuat, sehingga visi untuk menjadikan petani sebagai subyek pembangunan yang berdaulat dapat segera terwujud.
Redaksi
