Jelang Hari Tani Nasional, Formades Fokus Perjuangan Petani dan Bersinergi Dengan Pemerintah di Daerah.
Jakarta, LINTASDESA.com – Menjelang peringatan Hari Tani Nasional yang diperingati 24 September 2025 mendatang, Dewan Pimpinan Pusat Forum Membangun Desa (DPP Formades) menginstruksikan seluruh pengurus kabupaten/ kota Formades seluruh Indonesia untuk menggelar audiensi dengan bupati/ walikota serentak dengan tujuan mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menangani dan menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi petani, nelayan, dan masyarakat adat ditingkat lokal.
Formades menekankan bahwa pembangunan desa sejati hanya dapat terwujud jika kedaulatan masyarakat desa dijamin melalui kebijakan – kebijakan konkret dari pemerintah bukan hanya sebatas janji – janji retorika belaka.
Melalui siaran persnya Ketua Umum Forum Membangun Desa Junaidi Farhan mendesak pemerintah baik pusat terutama pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pokok petani, nelayan dan masyarakat adat.
“Kami mendesak khususnya pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan masalah pokok petani, nelayan dan masyarakat adat sesuai persoalan diwilayahnya masing-masing. Mulai dari akses tanah, harga komoditas, ketersediaan pupuk, dan sarana produksi, hingga penguatan organisasi rakyat sebagai media transpormasi pengetahuan. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata”. Tegasnya
Ada 7 rekomendasi yang akan disampaikan Formades kepada pemerintah daerah melalui pengurus Formades didaerah, salah satunya adalah penguatan organisasi tani, nelayan dan masyarakat adat sebagai sarana pendidikan politik dan transformasi pengetahuan.
Formades berharap para bupati/ walikota dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
Pentingnya penguatan organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat oleh karena itu pemerintah daerah perlu mendukung dan memfasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai media transformasi pengetahuan, solidaritas, dan perjuangan, bukan hanya menjadi alat legalisasi proyek dan bantuan, apalagi menganggap ormas sebagai musuh pemerintahan.
“Organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat bukan hanya wadah aspirasi, tetapi juga sekolah rakyat yang mengajarkan kemandirian, demokrasi, dan keberlanjutan”. Tegas Ketum Formades.
Lebih lanjut Junaidi menegaskan, “Dengan memperkuat organisasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat dan memiliki basis sosial yang kuat untuk dijalankan, sudah saatnya antara pemerintah dan ormas bersinergi membangun daerah, bukan memperuncing perbedaan karena kepentingan tertentu,” pungkasnya. (Bayu*)
