Selatan Bandung Barat Menyala, Formades Desak Pemerintah Tuntaskan Ketimpangan Pembangunan
LINTASDESA | Bandung Barat — Sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat menyuarakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih diabaikan oleh pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang digelar di Saung Panglawungan, (14/7), kediaman tokoh masyarakat Apih Apung di Kecamatan Cihampelas, isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, dan agama menjadi sorotan utama.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Forum Membangun Desa (FORMADES) ini dihadiri oleh Pembina FORMADES Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Agus Dadang Hermawan, S.E. Keduanya menegaskan bahwa kesenjangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara Bandung Barat kian terasa dan memerlukan respons segera dari pemerintah.
“Selatan Bandung Barat telah terlalu lama berada dalam bayang-bayang. Keadilan sosial belum benar-benar menyentuh masyarakat di sini,” ujar Apih Apung dalam keterangannya kepada media.
Dalam bidang ekonomi, FORMADES menyoroti kondisi sektor pertanian yang memprihatinkan. Banyak saluran irigasi yang tidak berfungsi dan dibiarkan mangkrak. Bahkan di beberapa titik, saluran tersebut tertutup oleh bangunan liar, terutama di wilayah Kecamatan Cihampelas.
Masalah kelangkaan pupuk juga turut memperburuk kondisi petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. FORMADES menilai pemerintah lamban dalam mengatasi distribusi pupuk dan tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat.
Di sektor pendidikan, permasalahan infrastruktur dan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi persoalan klasik. Banyak guru honorer di wilayah selatan yang menerima upah di bawah standar kelayakan, sementara kondisi gedung sekolah masih jauh dari layak.
Pelayanan kesehatan juga tak luput dari kritik. Posyandu dan Puskesmas dinilai tidak mampu melayani masyarakat secara maksimal karena keterbatasan tenaga medis dan minimnya fasilitas pendukung.
FORMADES juga menyoroti kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan dan jembatan penghubung antar desa. Perbaikan infrastruktur dinilai masih bersifat tambal sulam dan belum menyentuh kebutuhan dasar warga secara menyeluruh.
Sementara itu, pelaku budaya dan pengelola sanggar seni mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah. Hal serupa dirasakan oleh kalangan pesantren dan tokoh agama yang merasa semakin terpinggirkan dari agenda prioritas pembangunan.
“Pemerintah seolah hanya hadir saat kampanye. Setelah itu, wilayah selatan kembali dilupakan,” tegas Agus Dadang Hermawan, Sekjen FORMADES.
Menanggapi kondisi tersebut, FORMADES menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat selatan Bandung Barat melalui berbagai jalur, baik diplomasi maupun aksi massa.
FORMADES mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Rici Ismail dan jajaran pemerintahannya untuk segera merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga. FORMADES juga mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama menyuarakan keadilan bagi wilayah yang selama ini termarjinalkan.
“Jika suara kami tak didengar dari ruang musyawarah, maka kami akan menyuarakannya dari jalanan,” pungkas Apih Apung. (Biro KBB*)