FORMADES Desak Bupati Bandung Barat Jeje Richi Ismail, Tuntaskan Janji dan Krisis Sosial di Wilayah Selatan
Bandung Barat, Lintasdesa.com — Safari kerja Bupati Bandung Barat Jeje Rici Ismail ke Kecamatan Saguling (Sabtu, 12/7) menuai respons kritis dari Forum Membangun Desa (FORMADES).
Dalam kunjungan yang digadang-gadang sebagai awal rangkaian kerja lapangan Bupati, Pembina FORMADES Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si., melontarkan sejumlah catatan tajam atas kondisi wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat yang dinilai masih terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
“Jangan sekadar safari, tapi resapi aspirasi. Kami ingin kunjungan ini tidak berhenti di seremoni, melainkan menjadi pemicu percepatan pembangunan nyata,” tegas Apung—akrab disapa Apih—dalam pernyataannya.
Ia menyoroti janji Bupati Jeje yang akan mengucurkan anggaran sebesar Rp16,5 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Saguling tahun 2026.
“Kami menuntut janji ini tidak menguap menjadi wacana. Harus konkret, tepat sasaran, dan tepat waktu,” ujarnya.
Namun, FORMADES tidak sekadar menyoal soal jalan. Apih mengungkap bahwa kesenjangan sosial di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Cipongkor, terus melebar. Sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan disebutnya jauh tertinggal dan luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintahan Jeje-Asep jangan hanya sibuk memoles infrastruktur fisik. Ada problem sosial mendalam yang perlu dibenahi secara serius dan menyeluruh,” katanya.
FORMADES juga menyoroti belum tuntasnya persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Aper Cisokan. Janji Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp60 miliar dari Indonesia Power (IP) dinilai mandek tanpa kejelasan. Padahal, program tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak proyek sejak era PJ Bupati Arsan Latief.
“Masalah ini berlarut-larut tanpa solusi. Warga menanti keadilan, bukan sekadar janji,” tandas Apih.
Tak hanya itu, pergeseran tanah di Kecamatan Rongga yang telah menimbulkan bencana pun belum mendapatkan respons serius dari Pemkab. FORMADES menilai pemerintah lamban dan tak punya roadmap penyelesaian yang jelas.
“Apakah kita harus menunggu gejolak lebih besar dulu baru bertindak? Pemerintah seharusnya proaktif dan transparan terhadap publik,” tambahnya.
Apih juga mengingatkan, potensi besar sumber daya alam (SDA) dan wisata alam, religi, maupun sejarah di enam kecamatan selatan belum tergarap maksimal. “Jangan biarkan Bandung Barat Selatan terus tertinggal. Ini potensi ekonomi daerah yang semestinya diangkat, bukan dibiarkan membusuk,” ucapnya.
Di akhir pernyataan, FORMADES menyerukan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan warga selatan. “Hentikan politik menara gading. Datangi warga, dengarkan mereka. Jangan sampai yang terjadi adalah perlawanan dari mereka yang sudah terlalu lama dipinggirkan,” tutup Apih.
Kontributor KBB